GARUT – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang membahas nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah kepastian penyelesaian status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Garut, Mamol Abdul Faqih, mengatakan pihaknya menginginkan pemerintah segera menetapkan batas waktu yang jelas terkait penyelesaian status PPPK paruh waktu.
Menurutnya, banyak PPPK paruh waktu yang masa kontraknya akan berakhir pada September mendatang.
“Kami berharap ketika kontrak PPPK paruh waktu berakhir pada September nanti, tidak lagi dilakukan perpanjangan kontrak, melainkan langsung diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” ujarnya, Rabu 15 Juli 2026.
Rekomendasikan Gaji Melalui APBN
Selain itu, Rakornas juga merekomendasikan agar gaji PPPK dibayarkan langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Mamol, kebijakan tersebut akan meringankan beban pemerintah daerah yang selama ini harus menyesuaikan alokasi belanja pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kalau gaji PPPK langsung dari pusat melalui APBN, tentu akan sangat membantu daerah. Bukan hanya Garut, tetapi juga kabupaten dan kota lainnya yang saat ini terbebani oleh ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen,” katanya.
Dorong PPPK Diangkat jadi PNS
Tidak hanya itu, Fagar Garut juga mendorong agar pemerintah mempertimbangkan pengangkatan PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ia menambahkan bahwa peluang tersebut masih terbuka mengingat adanya dukungan dari DPR RI maupun sejumlah kementerian terhadap perjuangan para PPPK.
“Kemungkinan itu selalu ada. Kami optimistis karena ada dukungan dari DPR RI dan beberapa kementerian. Harapan kami, teman-teman PPPK ke depan dapat diangkat menjadi PNS,” pungkasnya. (*)