GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut masih memiliki pekerjaan besar dalam memenuhi kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU). Hingga saat ini, jumlah PJU yang tersedia baru sekitar 14 ribu titik, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 27 ribu titik.
Dengan kondisi tersebut, masih terdapat kekurangan sekitar 13 ribu titik penerangan yang perlu dipenuhi secara bertahap di berbagai wilayah Kabupaten Garut.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Satriabudi, mengatakan penambahan PJU terus diupayakan melalui berbagai skema pendanaan. Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga mengajukan dukungan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Ya masih jauh dari ideal. Makanya hari ini kita terus melakukan berbagai upaya, baik mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun melalui APBD sendiri,” ujarnya.
Menurut Satriabudi, sebagian PJU yang saat ini tersedia juga berasal dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, jumlah tersebut belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan penerangan jalan di Garut.
Di tengah upaya penambahan titik baru, Dishub Garut juga terus melakukan pemeliharaan terhadap PJU yang telah terpasang. Perbaikan dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat maupun menemukan kerusakan saat melakukan pemantauan.
“Alhamdulillah, hari ini kita terus melakukan langkah-langkah perbaikan. Kita keliling, ketika ada laporan PJU yang mati, kita lakukan perbaikan,” katanya.
Penanganan PJU rusak telah dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Malangbong, Wanaraja, dan Bayongbong.
Namun, pelaksanaan perbaikan di lapangan masih menghadapi keterbatasan sarana. Salah satunya adalah kendaraan operasional yang digunakan untuk menjangkau lampu-lampu PJU.
Satriabudi menyebut kendaraan tersebut sudah digunakan sejak tahun 2016, sehingga beberapa komponennya mulai sering mengalami gangguan, terutama pada bagian hidrolik dan sparepart.
“Kendala sementara adalah keterbatasan kendaraan. Kendaraan yang kita punya itu tahun 2016, ada persoalan di sparepart dan hidrolik yang agak sering mengalami kerusakan,” jelasnya.
Kendaraan operasional itu juga kerap digunakan untuk membantu kebutuhan perangkat daerah lain. Salah satunya saat Dishub menerima permintaan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu proses pemangkasan pohon.
Selain persoalan armada, pemenuhan penerangan jalan juga harus menyesuaikan dengan status ruas jalan. Dishub tidak dapat menangani seluruh ruas karena masing-masing memiliki kewenangan berbeda.
Jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, jalan provinsi berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten ditangani Pemerintah Kabupaten Garut.
“Ada kewenangan berdasarkan aturan. Jalan nasional menjadi kewenangan pusat, jalan provinsi oleh provinsi, dan jalan kabupaten oleh pemerintah kabupaten,” ungkapnya.
Satriabudi mengatakan, usulan penerangan untuk tahun 2027 juga mulai menyasar jalan lingkungan dan jalan desa. Namun, penanganannya berada di perangkat daerah yang berbeda.
“Dalam usulan tahun 2027 sekarang ada jalan lingkungan, tetapi pengampunya bukan kita, melainkan Perkim. Kemudian jalan desa pengampunya ada di DPMD,” ujarnya.
Sementara dari sisi pemeliharaan, besaran anggaran yang dibutuhkan bergantung pada jenis kerusakan. Untuk mengganti fotosel, misalnya, dibutuhkan biaya sekitar Rp250 ribu per unit.
Biaya lebih besar diperlukan apabila komponen lampu harus diganti. Harga lampu LED yang digunakan Dishub bisa mencapai sekitar Rp3 juta per unit.
“Kalau yang mahal itu lampunya. Ada yang harganya Rp3 juta karena menggunakan lampu LED, hemat energi, dan kita membeli yang bergaransi,” tutur Satriabudi.
Di sisi lain, Dishub Garut juga harus menyesuaikan program pelayanan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Total efisiensi yang dialami dinas tersebut mencapai hampir Rp425 juta.
Meski anggaran mengalami pengurangan, Satriabudi menegaskan pelayanan PJU kepada masyarakat tetap diupayakan berjalan.
“Pastilah berdampak, tapi kita berupaya tetap memberikan pelayanan. Selama kita masih memiliki kemampuan, kita coba terus memberikan pelayanan,” katanya.
“Total efisiensinya kalau diakumulasikan hampir sekitar Rp425 juta, itu di Dishub saja,” pungkasnya. (*)
